Linda Sari
Bukittinggi - Pemerintah Kota Bukittinggi launching program integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) tahun 2024. Kick off pelaksanaan ILP ini, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh SKPD terkait, di Balcone Hotel, Rabu (31/07).
Wali Kota Bukittinggi, melalui Sekda Bukittinggi, Martias Wanto, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk tingkatkan layanan kesehatan masyarakat. Berbagai program dilaksanakan dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, melalui program integritas pelayanan kesehatan primer.
Pustu sebagai jaringan Puskesmas akan bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat di kelurahan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhannya. Pustu akan memberikan pelayanan Kesehatan sesuai paket layanan Pustu yang berorientasi pada promotif dan preventif, serta sekaligus mengkoordinir pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader. Dengan keberadaan Pustu dan kader yang semakin diperkuat perannya di tingkat desa/kelurahan, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan Kesehatan dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
"Pada tahun 2024 2026, akan dilakukan scale up ILP nasional secara bertahap di 40 Kab/Kota dengan dukungan dana Global Fund yaitu 15 Kab/Kota di tahun 2024, 15 Kab/Kota di tahun 2025, dan 10 Kab/Kota di tahun 2026. Pada proses scale up ILP ini akan dilaksanakan proses kegiatan ILP tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/Kota. Dalam pelaksanaan program ILP diperlukan dukungan lintas program dan lintas sektor di kabupaten. Kegiatan Kick off Pelaksanaan ILP dilakukan untuk menggalang dukungan dari pimpinan daerah, lintas program, dan lintas sektor terkait. Dengan konsep ILP yang diterapkan di puskesmas, pustu dan posyandu, skrining kesehatan dapat terlaksana dari semua siklus kehidupan. Sehingga upaya mendeteksi dini penyakit dapat terlaksana, agar derajat kesehatan masyarakat Bukittinggj dapat ditingkatkan, " jelasnya.
Dr. dr. Teti Tejayanti, mewakili Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, secara daring, menjelaskan, konsep ILP telah diujicobakan di 9 provinsi pada 2022 oleh Kemenkes, didukung Kemendagri dan Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi. Hasilnya, peran dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat, sangat mempengaruhi berjalannya konsep integrasi pelayanan kesehatan primer ini.
"Transformasi pelayanan kesehatan primer ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi bidang kesehatan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, " pungkasnya.(**).
